Kades Branggahan dan Pokmas PTSL Serahkan Sertifikat kepada Ratusan Warga

KEDIRI - Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang merupakan program dari Presiden RI Joko Widodo sesuai intruksinya bahwa program ini harus bisa berjalan di daerah-daerah seluruh Indonesia. 

Untuk mewujudkan program PTSL ini bisa berjalan butuh campur tangan Kepala Desa sebagai Pembina harus berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Kediri agar program PTSL ini, bisa berjalan lancar dan sukses. 

Baca juga: Jaga Ekosistem, Mas Dhito Tebar 50 Ribu Benih Ikan Hingga Bentuk Pokmaswas

Salah satunya, Program PTSL Desa Branggahan yang merupakan satu-satunya Desa yang pertama kali yang menyerahkan sertifikat kepada pemohon. 

Kepala Desa Branggahan Sapi'i saat dikonfirmasi wartawan terkait penyerahan sertifikat program PTSL mengatakan, bahwa program ini yang dilaksanakan melalui Pokmas Satgas PTSL Desa Branggahan yang sudah dilaksanakan sejak pendataan pada bulan April.tahun 2021 sampai tahun 2022. 

Baca juga: Syaiful Huda Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Pengangkatan Guru Honorer

BPN Kabupaten Kediri mengeluarkan surat resmi tertanggal 20 Oktober 2021 bahwa Desa Branggahan mendapatkan kuota awal program PTSL sejumlah 1800 an bidang. 

"Namun berkat kesigapan Pokmas dan saya selaku Pembina setelah melalui proses yang panjang, akhirnya ribuan pemohon PTSL bisa senang karena, sudah terealisasi 2037 sertifikat. Mekanisme penyerahan sertifikat agar tidak terjadi kerumunan karena masih masa pandemi, dilakukan dengan cara beberapa tahapan. Yaitu, tahap I ini bisa diterimakan ke pemohon PTSL sebanyak 761 sertifikat, " terang Kades Branggahan, Senen (7/11/2022) 

Baca juga: Halte Sungai Kaltim via APBN Siap Difungsikan, Irwan: Tolong Manfaatkan Untuk Masyarakat

Lanjut Sapi'i untuk penyerahan sertifikat akan diserahkan kembali pada tahap II dan tahap III dengan melakukan koordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Kediri. "Sehingga, total seluruhnya 2037 sertifikat bisa diterimakan oleh masyarakat, "tutup Kades Branggahan. 

Sementara itu, Gunawan sebagai Wakil Ketua Bidang Yuridis PTSL di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih kepada wartawan mengatakan, hari ini kita dari BPN Kabupaten Kediri bersama Pokmas PTSL Desa Branggahan menyerahkan sertifikat sejumlah 761 bidang, karena kondisi masih pandemi dan menghindari kerumanan kita serahkan secara bertahap. 

Baca juga: Ilham Bintang: Pengalaman Ganti Foto KTP Secara Kilat Tanpa Pengantar RT-RW

Total seluruhnya sebanyak 2037 bidang. Hari ini tahap I sudah diterima pemohon sebanyak 761 bidang, nanti sisanya akan kita jadwalkan selanjutnya disesuaikan dengan jadwal di Desa Branggahan dan jadwal yang ada di BPN. 

"Pihak BPN berharap dengan diterimakan sertifikat ini nanti bisa mengangkat perekonomian masyarakat dan bisa digunakan sebagai modal usaha. Disamping itu, sebagai alat bukti yang kuat yang sah atas tanah masyarakat, " tutup Gunawan. 

Baca juga: Analis TITA: Penyesuaian Harga BBM Untuk  Selamatkan Anggaran Negara

Salah satu pemohon PTSL bernama Endah Nuryanti warga Dusun Krajan Desa Branggahan mengucapkan, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan BPN Kabupaten Kediri. Saya merasa senang karena sudah dibantu mengurus surat-surat atas kepemilikan hak atas tanah. 

"Saya punya tanah peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Dan tanah peninggalan itu belum di pecah untuk anak-anaknya, " ucap Endah. 

Lanjut Endah dengan adanya program PTSL ini sangat membantu sekali. Saya dulu sangat kesulitan mau ngurus sendiri. Akan tetapi berkat adanya program PTSL ini semua masalah surat-surat sudah sah. 

"Sampai sekarang masih belum terpikirkan setelah surat-surat sudah jadi semua, mau dibuat jaminan untuk tambah modal atau buat usaha yang lain. Yang terpenting sekarang ini surat-surat sudah jelas dan sah, "ungkap Endah. 

Hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat Program PTSL di Desa Branggahan. Diantaranya, Camat Ngadiluwih Herminto, S.Sos, MM, Pasiter Kodim 0809 Kediri Kapten Arm Bangun Budi Adi, Kepala Desa Branggahan Sapi'i, Ketua Pokmas PTSL Pendik dan ratusan pemohon PTSL Desa Branggahan. 

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia Ungkap Tiga Isu Krusial Dalam Pembahasan Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya