Warga Tempurejo Pesantren Berharap Kompensasi Disetujui Owner SPBU

KEDIRI - Koordinasi warga Tempurejo yang mengalami musibah sumur milik warga tidak bisa digunakan untuk masak, mencuci dan mandi bertemu dengan Pemilik SPBU yang diwakili Eko Budiono untuk koordinasi dan mencari solusi yang terbaik.

Warga Tempurejo juga didampingi Anggota DPRD Kota Kediri Ashari, Kepala DLHKP Kota Kediri, Perwakilan Pertamina berlangsung di salah satu rumah warga yang terdampak, Kamis (9/11/2023) 

Baca juga: Macet TPA, Ayu Widi Pegiat Sampah Ajak Kota Denpasar Untuk Gunakan Program Pendahuluan Sampah

Ashari selaku Anggota DPRD Kota Kediri menyampaikan, bahwa terkait yang disampaikan dari perwakilan SPBU masih mampu memberikan kompensasi Rp 500 ribu ke warga, sehingga belum ada kesepakatan atau belum ada titik temu. 

"Perwakilan dari SPBU masih butuh waktu satu minggu untuk berkomunikasi dengan pemilik SPBU, " ucapnya. 

Baca juga: PG Pesantren Gelar Mediasi dengan Perwakilan Warga Terdampak

Ashari berharap nilai tadi disampaikan oleh warga bisa dipenuhi oleh pihak SPBU, karena dengan nilai yang diminta warga tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. 

"Walaupun sudah ada bantuan tandon air bersih, warga masih repot butuh waktu memindahkan air dari tandon ke rumah. Dan, untuk penggunaan air sangat terbatas, warga harus membagi untuk kebutuhan masak, cuci baju dan mandi sangat terbatas, " keluhnya. 

Baca juga: Poempida: IDCTA Promosikan Dekarbonisasi

Menurut Ashari bahwa untuk permintaan warga Rp 1, 5 juta bukan angka yang berlebihan. Saya menyarankan agar segera diambil keputusan oleh pihak SPBU. 

Paling tidak dalam waktu satu minggu sudah ada keputusan, sehingga tidak berlarut-larut. Ini memang musibah siapapun tidak ada yang menghendaki. Tapi kami menghendaki proses penyelesaian disegerakan, karena masyarakat sudah lama menunggu.

Baca juga: Enan Hospot Terpantau SIPPONGI, Danramil 08/Labuan Amas Utara Pimpin Langsung Patroli Karhutla

"Kemarin saja menentukan persoalan ini penyebabnya berasal dari mana, sudah butuh waktu yang lama. Apalagi proses pemulihan sumur, pasti lebih lama lagi, " urainya. 

Kami berharap minggu ini sudah ada keputusan bersama antara SPBU dengan warga. Kemudian nanti kalau SPBU ingin segera beroperasi kembali, minimal dipastikan sudah tidak ada lagi kebocoran.

Baca juga: Usai Bagikan Sertifikat, Mas Dhito Cek Aliran Sungai Desa Kapas Respon Cepat Normalisasi

"Yang bisa memastikan dari pihak pertamina berdasarkan uji dan masyarakat tetap akan dilibatkan untuk memantau apakah hasil pembenahan yang dilakukan oleh SPBU sudah benar-benar tidak menimbulkan kebocoran lagi, " ujarnya. 

Ashari juga menyarankan agar kompensasi untuk warga sebesar Rp 1, 5 juta diselesaikan atau dipenuhi dulu, baru SPBU boleh beroperasi. 

Sementara itu, Eko Budiono selaku Perwakilan Pemilik SPBU mengatakan, terkait keinginan warga Tempurejo untuk segera normal kembali sumur milik warga, dalam waktu secepatnya pihak ITS akan didampingi pihak DLHKP Kota Kediri yang akan memulihkan sumur warga. 

Terkait permintaan kompensasi warga. Eko menjelaskan, kita akan menjembatani apa yang menjadi keinginan warga akan dibahas dengan pihak pemilik SPBU terkait kompensasi yang diminta warga. 

"Dan, untuk perbaikan pipa sudah diganti yang baru sesuai dengan arahan dari Pertamina, dan sudah hampir selesai, "ucap Eko.

Baca juga: Serka Budi Kuswantoro Ungkap Curanmor, Dapat Penghargaan dari Kapolres Kediri, Ini Tanggapan Dandim 0809/Kediri

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan Imam Muttaqin saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait koordinasi antara warga Tempurejo dengan pihak SPBU dijawab "Semoga segera terselesaikan, " pesannya singkat. 

Terpisah, Taufiq Kurniawan Humas Pertamina Kediri  melalui panggilan seluler menyampaikan, ada beberapa pihak yang menggunakan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. 

Kalau pertamina fokus pemeliharaan dan perbaikan jalur pipa SPBU. Sedangkan, yang memulihkan sumur warga dari pihak DLHKP dan ITS. Jadi saling kerjasama untuk memulihkan sumur milik warga. 

"Intinya koordinasi dilakukan seminggu sekali, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk warga semua terbuka dan transparan serta perkembangan terbaru selalu disampaikan ke warga, " ungkap Taufik.